Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

POLEMIK DANA BLT: Masyarakat Menjerit Atas Ketidakadilan Pemerintah Desa Papalang

Mamuju, PointSulbar.com - Sejak Anggaran Dana Desa disetuji oleh Pemerintah Pusat untuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 Sejum...

Mamuju, PointSulbar.com - Sejak Anggaran Dana Desa disetuji oleh Pemerintah Pusat untuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 Sejumlah Daerah terlihat sibuk untuk mempersiapkan berbagai skenario Anggaran, termasuk Desa Pappalang Kabupaten Mamuju yang akhir-akhir ini menuai Polemik terhadap pengelolaan Dana Desa yang dinilai tidak adil oleh warganya.



Jika merujuk pada Aturan Permendes No. 11 tahun 2019, menjadi aturan No. 6 tahun 2020 tentang prioritas anggaran desa, memuat 3 point penting yaitu :
1). Pencegahan dan penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease-19),
2). PKTD (Padat Karya Tunai Desa), dan
3). BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Menurut Saprianto Husain yang merupakan salah tokoh pemuda Desa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju membeberkan titik fokusnya pada point (1) dan (3) "Karena pemberitaan Covid-19 dan BLT memang lagi marak. Apalagi kedua point ini cukup bertalian, manfaat dana BLT ini salah satunya adalah untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19"

"Kita ketahui bersama bahwa, Corona Virus telah memandegkan perekonomian dunia di seluruh lapisan masyarakat, dan ini sangat berdampak buruk terkhusus kepada masyarakat miskin" Pungkasnya

Lanjut saprianto mengatakan kalau kita kaji, dana BLT memang menjadi polemik sehingga cukup disorot oleh publik. Terbukti dengan viralnya berita dana BLT dimana-mana, di media online, media cetak elektronik, di dunia maya, bahkan di masyarakat sendiripun sangat ramai dibincangkan. Tentu topik BLT sebagai bahasan menjadi menarik untuk dipelajari lebih jauh dan lebih dalam lagi.

Di desa Papalang, anggaran dana yang dimiliki tercatat sebanyak 1.100.798.000-, sehingga kurang lebih desa harus mengeluarkan 30% dari anggaran yang ada, sebagaimana aturan Permendes di dalam surat pemberitahuan pada 14 April 2020. Dana 30% sejumlah 330.239.400-, namun faktanya anggaran yang digunakan hanya 144.000.000-, dan hanya 80 kepala keluarga yang tercatat sebagai menerima BLT dari 1.204 jumlah kk. Keluh Saprianto Husain

Berkenaan dengan dana BLT, ini menjadi suatu bukti adanya sebuah ketidak becusan kinerja pemerintah desa, khususnya kepala desa yang kerjanya hanya mengesahkan hasil pendataan dari tim relawan beserta pak dusun, yang katanya bahwa 80 KK yang mendapatkan BLT ini, berkasnya telah diverifikasi oleh BPD.

Kasus bapak berinisial S misalnya salah satu warga Desa Papalang, adalah satu contoh yang harus kita rembukkan bersama. Apalagi, sehari sebelum dialog pemuda bersama pemerintah Desa Papalang digelar, tepat di 11 Mei 2020, beliau sempat menyambangi rumah saya dan mengeluhkan kejadian yang menimpa dirinya sehubungan dengan dana BLT.

Beliau terheran karena namanya tidak tercatat sebagai penerima BLT, padahal beberapa relawan desa termasuk pak dusun sudah berkunjung pula ke rumah beliau untuk melakukan pendataan, namanya dicatat sebagai orang yang layak menerima dana BLT, namun setelah beliau ke kantor desa, namanya malah tidak ada.

Seolah-olah ada unsur nepotisme di tubuh pemerintah desa, yang mana orang-orang yang bekerja di desa saja yang diutamakan, nanti ada sisa baru dikucurkan ke rakyat kecil. Seenaknya hal yang bukan miliknya diambil atau dialihkan begitu saja. Sedangkan orang miskin yang jelas miskinnya, terlewatkan bahkan dipersulit untuk mendapatkan bantuan.

Ini menjadi tanda tanya besar atas kinerja pemerintah desa, seperti apa mengurusi masyarakatnya!! Padahal aturan Permendes sudah sangat jelas, orang seperti bapak berinisial S ini merupakan salah satu terkategori memenuhi kriteria penerima dana BLT.

Apalagi, kondisi bapak S memang sangat memprihatinkan, beliau hanya numpang di rumah peninggalan dari neneknya, belum lagi tanggung jawab kepada istri, juga bayi yang setiap hari butuh susu formula. Ditambah musibah wabah Covid-19 semakin membuat bapak S terhimpit perekonomian. Sebab warga diharuskan berdiam diri di rumah, namun sesekali beliaupun harus melanggar aturan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat, demi mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup.

Demi menelusuri kebenaran atas hasil penetapan dana BLT desa, bapak berinisial S ini memberanikan diri menemui wakil BPD, kepala desa dan pak dusun, namun beliau malah dipimpong kiri kanan, atas kejadian yang dialami tersebut membuat bapak akhirnya jerah dan berhenti tanpa berbuah kejelasan. Tutup Saprianto Husain.(*AN)

Tidak ada komentar