Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Tidak Jadi Tauwa Napi Koruptor Dibebaskan, Mahfud MD Yang Menegaskan

POINTSULBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa sampai sekarang ia t...

POINTSULBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa sampai sekarang ia tidak memiliki rencana untuk memberikan remisi dan pembebasan bersyarat untuk korupsi, teroris, dan penyelundup narkoba terkait dengan wabah Covid-19 karena infeksi virus korona.



Hal ini diungkapkan oleh Mahfud mengikuti pernyataan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Sebelumnya, dia mengatakan akan merevisi PP 99 tahun 2012 untuk mengatasi potensi penyebaran virus corona SARS CoV-2 di penjara.

Yasonna menilai keputusan itu tidak terlepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitasnya, sehingga rentan terhadap transmisi Covid-19. Ada empat kriteria untuk tahanan dengan kondisi tertentu yang dapat dilepaskan dari revisi PP, seperti narkotika dan narapidana korupsi.
"Untuk lebih jelasnya, pemerintah belum berencana untuk mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Jadi tidak ada rencana untuk memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada para pelaku atau untuk para terpidana korupsi juga terhadap para teroris, maupun kepada para pengedar narkoba," kata Mahfud dalam sebuah video berdurasi 2 menit yang kami kutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/4) malam.
Lebih jauh, penyebaran isu terkait pembebasan narapidana korupsi menurut Mahfud mungkin berasal dari permintaan sebagian orang ke Menkumham.
"Mungkin ada aspirasi masyarakat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menginformasikan bahwa ada permintaan dari masyarakat atau bagian dari masyarakat untuk itu," katanya.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah masih menganut sikap pada 2015 dan belum mengubah atau merevisi PP No. 99 tahun 2015.
"Jadi, tidak ada rencana untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada tahanan yang korup, tahanan terorisme, dan raja narkoba di penjara, tidak ada," katanya.
Alasannya, para napi adalah kasus khusus yang berbeda dari napi lain. Selain itu, menurutnya, lokasi penjara para napi yang korup tidak berdesakan dengan narapidana lainnya.

Sebelumnya, Mahfud juga men-tweet hal yang sama meminta orang untuk tenang. Sebab, tidak ada tahanan korup yang dibebaskan bersyarat. Sebanyak 30 ribu napu yang dibebaskan terkait dengan narapidana kejahatan umum.
"(Terpidana) dari kejahatan korupsi tidak terlalu buruk, tempat itu sudah cukup luas untuk dapat melakukan jarak fisik. Bahkan, terisolasi di sana lebih baik daripada di rumah."
Pernyataan Yasonna untuk melakukan pembebasan bersyarat bagi tahanan korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan yang telah menjalani dua pertiga penahanan telah menjadi polemik. Menurutnya, ada 300 napi korupsi yang masuk dalam kategori itu.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pernyataan tersebut. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tidak menyediakan fasilitas dalam membebaskan tahanan yang korup.

(Berita ini dikutip dari CNNIndonesia yang diolah oleh Editorial)

Tidak ada komentar