Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Hati-Hatiki Sebar Hoaks Corona Denda 1 Miliar dan Kurungan 6 Tahun Menanti

IP.SULBAR.COM -- Wabah virus Corona (Covid-19) membuat orang khawatir sehingga membutuhkan banyak informasi. Di tengah-tengah keprihatinan...

IP.SULBAR.COM -- Wabah virus Corona (Covid-19) membuat orang khawatir sehingga membutuhkan banyak informasi. Di tengah-tengah keprihatinan masyarakat, ada orang-orang yang membuat dan menyebarkan informasi palsu atau omong kosong.

Foto desain dari Mojok.id

Penyebar atau pembohong hoaks dapat dihukum hingga enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan harus ada perbedaan antara disinformasi dan misinformasi terutama jika itu terkait dengan masalah hukum.

Enda menjelaskan bahwa informasi palsu atau simpanan yang sengaja dibuat dan ditujukan untuk menyebabkan kerusakan disebut disinformasi.

"Ini sebenarnya disebut hoak dan bisa dituntut," kata Enda saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Sabtu (4/4).

Kemudian, informasi yang salah adalah penyebaran data, berita palsu atau tidak akurat tanpa niat jahat dan tidak disengaja.

Biasanya informasi yang salah adalah kegiatan untuk mendistribusikan kembali informasi yang sudah beredar di media sosial. Informasi yang salah juga biasanya dihasilkan dari penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang memungkinkan penambahan atau pengurangan informasi.

"Informasi yang salah adalah informasi yang salah, tetapi bukan tipuan. Jika informasi, data, berita salah atau tidak akurat, tanpa niat jahat atau kesengajaan, dan tidak merusak kejatuhan informasi yang salah," kata Enda.

"Misalnya, pejabat mengatakan ada korona yang fatal tetapi korona negatif. Dua minggu kemudian ternyata positif, artinya informasi pertama salah. Ini informasi yang salah tetapi bukan tipuan," lanjutnya.

Pelanggaran hoax atau berita hoax diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Artikel itu berbunyi, 'semua orang dengan sengaja, dan tanpa hak untuk menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik'.

Pelanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan atau denda maksimum Rp1 miliar.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate pernah berkata bahwa hoaks akan selalu ada. Itu berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Entah secara tidak sadar, tidak tahu, tidak mengerti, atau bereaksi terlalu cepat. Bisa jadi sengaja menyebarkan hoak. Tetapi jika produksi hoak memang disengaja, ada sanksi pidana," katanya beberapa waktu lalu.

Kemenkominfo, Minggu (22/3) merilis total 297 tipuan dan konten terkait informasi tentang virus corona. Data terbaru yang diterima pada 18 Maret adalah 250 konten. Artinya, ada 47 tambahan konten baru.

Sementara itu, Mabes Polri mengatakan jumlah kasus penyebaran tipuan atau berita terkait virus korona (covid-19) terus meningkat. Hingga Kamis (2/4), mereka menangani 70 kasus penyebaran berita palsu. Kasus terjadi di seluruh Indonesia.

Selain dijerat oleh UU ITE, polisi juga terjerat dengan pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun

Tidak ada komentar