Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

BLT di Polman tak Kunjung Cair, Lamdes Menilai Ada Pembiayaran di Desa

PointSulbar.com - Lembaga Advokasi Masyarakat Desa (LAMDES) Kembali menyo'al Badan Permusyawaratan Desa, Suardi S.IP di laman Facebookn...

PointSulbar.com - Lembaga Advokasi Masyarakat Desa (LAMDES) Kembali menyo'al Badan Permusyawaratan Desa, Suardi S.IP di laman Facebooknya mengatakan

Suardi,  S.IP (Sekjend Lamdes) 


"Bagaimana bisa perubahan APBdes kalau BPD yang baru belum di Lantik/belum di SKkan.


Bagaimna Bisa Cairkan Dana Desa untuk BLT Kalau penetapan APBDes BPD tidak punya Legaliatas.

Untuk DPMPD Agar ini menjadi Perhatian jangan lagi masyarakat yang jadi korban.

Tidak ada legalitas/dasar hukumnya bagi BPD yang berakhir masa jabatannya untuk penetapan APBDes ( cacat hukum) 

Saat kami mencoba mengkonfirmasi via telepon dengan punggawa LAMDES ini, ia pun mengutarakan kekecewaannya, dan termasuk mendesak Bupati.

"Saya mendapat laporan dari dua kecamatan, Campalagian dan Luyo, ini terkait BPD yang belum ada SK dari Bupati padahal ini sangat urgen, jangan sampai malah dianggap kecil, ditengah pandemi Covid19, BLT yang seharusnya sudah direalisasikan, tapi bagaimana bisa terealisasi kalau BPDnya saja yang sudah defenitif sudah terpilih belum ada SK dari Bupati. 

"Banyak BPD yang sudah terpilih menyampaikan bahwa mereka sudah mau bekerja, tapi bagaimana bisa, SK sj belum ada,  Jadi kami LAMDES mendesak Bupati Polewali Mandar untuk segera memberikan SK kepada para BPD yang sudah terpilih, terkhusus ini Kecamatan Luyo. Ungkap Suardi"

Kalau tidak, dan dibiarkan begitu saja tanpa SK, Maka sangat potensi di desa melakukan maladministrasi, dan ini mengarah ke pidana,  karena legalitas BPD secara hukum belum sah untuk mengatur dan menetapkan APBDES. Tutup suardi

Tidak ada komentar