Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Berita Terkini

latest

Berkunjung ke BAPENDA SulSel; Ini yang disampaikan DPRD Sulbar

Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Pelayanan Publik Daerah Sulawesi Barat (Sulbar) mengunjungi Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Sulawesi ...

Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Pelayanan Publik Daerah Sulawesi Barat (Sulbar) mengunjungi Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan (Bapenda) di Jalan AP Pettarani Makassar, Kamis (12/12).

Sesi foto bersama DPRD Sulbar dan OPD terkait (Sumber foto:http://beritakotamakassar.fajar.co.id/)

Kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan terkait diskusi Ranperda tentang biaya pelayanan publik di DPRD Sulawesi Barat. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah memimpin sekelompok anggota komite khusus yang terdiri dari pemimpin komite khusus, Risbar Berlian Bahri, sejumlah anggota komite khusus, dan OPD terkait.

Mereka diterima langsung oleh Kepala Bapenda Sulawesi Selatan, Andi Sumardi Sulaiman, Sekretaris Bapenda, Andi Winarno, Kepala PAD Bapenda Sulawesi Selatan, Darmayani Mansyur, Ketua TSI, Adhita Sandhya Dharma, Pelaksana Tugas Binwas, Huriah Wahab, dan sejumlah pejabat terkait.

Usman mengatakan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mencari masukan kepada Bapenda Sulawesi Selatan terkait Perda tentang tuduhan yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus. Menurutnya, kunjungan itu dilakukan ke Sulawesi Selatan, selain menghemat biaya dan menghemat waktu, Sulawesi Selatan juga memiliki undang-undang biaya layanan publik yang baru.

Darmayani mengatakan bahwa Sulawesi Selatan memang memiliki peraturan retribusi baru, yaitu Perda nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan terhadap Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi layanan bisnis. Perda ini mengatur jumlah biaya pengguna yang harus dibayarkan ketika menggunakan fasilitas atau layanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perda ini telah disempurnakan untuk memperoleh laba yang layak dan untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang berorientasi Pemerintah Provinsi dengan harga pasar.
Yani mengatakan, untuk memaksimalkan pendapatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus mengakomodasi sistem pembayaran nontunai seperti yang diterapkan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Sistem ini mencegah kebocoran PAD di lapangan," katanya.
Sementara Adhita menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan, Bapenda Sulsel membuat sejumlah inovasi yang membawa bapenda lebih dekat dengan keinginan masyarakat yaitu pembayaran pajak melalui mobile banking, ATM, serta melalui Alfa Group dan Indomaret.

Kunjungan ini ditandai dengan pertanyaan dan jawaban tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Sulawesi Barat. (alaluddin)

Tidak ada komentar