Type something and hit enter

author photo
By On

Tingkat kemiskinan tetap menjadi tantangan serius di Provinsi Sulawesi Barat.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj Enny Angraeny Anwar menekankan, harus ada upaya komprehensif mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia bisnis atau sektor swasta dan masyarakat luas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini.

Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Angraeny Anwar pimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di lantai II kantor Gubernur, Jl And Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (9/12/2019). (NURHADI/TRIBUN)
Tentu saja kami ingin tingkat kemiskinan semakin berkurang di Sulawesi Barat. Oleh karena itu harus ada strategi dan upaya yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini," kata Enny yang juga kepala pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pada pertemuan koordinasi kemiskinan di kantor Lantai 2, Senin (12/9/2019)
Menurut Enny, kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda perlu menjadi agenda penting mengingat yang dibahas sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi ke-33.
"Semoga kita bisa mencapai target nasional atau setidaknya kita bisa lebih baik daripada nasional dalam mengentaskan kemiskinan, semua elemen perbankan, dari lintas sektoral dan instansi terkait sehingga kita terus duduk bersama membahas kemiskinan di Sulawesi Barat," Enbuh Kata Enny.
Enny menjelaskan, dalam upaya mengurangi kemiskinan Presiden juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.

Di mana, lanjut Enny, tujuan dikeluarkannya Peraturan Presiden adalah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir 2019.

"Sementara dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan 9,91 persen dan pada 2020 adalah 9,62 persen. Jadi kami berharap pertemuan ini tidak hanya akan menjadi pertemuan diskusi, tetapi harus memiliki dampak positif yang berkelanjutan," katanya.

Dikatakan, tiga pilar dalam program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi harus dapat diwujudkan.

"Tentu saja, dari kesehatan, bagaimana kita mengurangi stunting. Itu adalah salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan, bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan saya sebutkan sebelumnya juga ada program dari Menteri Pertanian, yaitu pertanian memasuki sekolah dan peternakan keluarga (family farm) yang "merupakan salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk dapat memperbaiki situasi ekonomi," kata mantan anggota Parlemen Indonesia itu.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengklaim, persentase orang miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita bulanan dibawa ke garis kemiskinan, di mana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang.

Menurutnya, terjadi penurunan 0,23 persen atau penurunan absolut 0,38 ribu orang, dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang.

"Tingkat perbedaan populasi di Provinsi Sulawesi Barat yang diukur dengan rasio gini tercatat sebesar 0,365, di mana angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2018 sebesar 0,366, sementara itu dibandingkan dengan rasio gini Maret 2018 dari 0,370, rasio gini Maret 2019 turun 0,005, "jelasnya